Author: cuan@2024

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut hasil pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai akan terlihat setelah 20 Juli 2024.
Dia mengatakan progres pembangunan tahap awal ibu kota baru itu secara garis besar telah mencapai angka 82 persen.

“Nanti setelah 20 Juli semua akan kelihatan hasilnya. Kalau sekarang baru penyelesaian 82 persen,” kata Basuki di UGM, Sleman, DIY, Jumat (28/6).

Kata Basuki, penyelesaian infrastruktur seperti istana dan kantor presiden, kantor-kantor menteri koordinator (menko) rumah jabatan menteri, 12 menara atau tower ASN targetnya Juli ini.

Selanjutnya, para menteri akan pindah ke kantor baru pada Agustus mendatang dan tentunya secara bertahap sesuai kesiapan infrastruktur di sana.

“Karena Agustus dipakai dulu fasilitasnya untuk upacara 17-an (Upacara HUT RI),” tutupnya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti sebelumnya telah memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di IKN mulai Juli mendatang.

Diana juga membeberkan progres pembangunan IKN di bawah kewenangannya untuk persiapan upacara HUT RI ke-79 sudah berkisar 82 persen.

“Kalau terkait dengan infrastruktur IKN, terutama yang dari Kementerian PUPR secara keseluruhan baik dari air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan, batch pertama itu sudah 82 persen secara keseluruhan,” ujar Diana, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seperti dikutip Detik Finance, Kamis (27/6).
Kementerian PUPR, sambungnya, menargetkan agar proyek tahap awal bisa beroperasi secara fungsional dan dimanfaatkan pada akhir Juli. Salah satunya, Kantor Presiden Jokowi.

Ia merinci progres penyelesaian di Kantor Presiden IKN, salah satunya pemasangan bilah sayap burung garuda yang ditarget selesai akhir Juli. Dalam waktu dekat, Sumbu Kebangsaan yang terletak di depan Istana Presiden juga dipastikan selesai.

Sejumlah kantor menteri koordinator juga ditargetkan fungsional dan bisa digunakan. Termasuk pula jalan-jalan di depan Istana Presiden juga sedang dikebut agar rampung pada Juli mendatang. Pasokan air bersih pun ditarget bisa masuk pada pertengahan Juli 2024.

“Kemudian Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono), kan, nanti juga akan tinggal di sana juga, presiden akan tinggal di sana, jadi mudah mudahan sesuai dengan rencana, mudah-mudahan bisa selesai,” pungkasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Pemerintah Arab Saudi disebut berminat menjadikan makanan khas asal Yogyakarta, gudeg, sebagai jamuan atau konsumsi bagi para jamaah haji selama menunaikan ibadah di Tanah Suci.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Syam Arjayanti mengatakan perwakilan Pemerintah Arab Saudi mengutarakan ketertarikan atas gudeg dan salak segar saat melakukan misi dagang mereka ke Yogyakarta.

“Gudeg mereka tertarik, mereka bisa dia menerima gudeg bisa menjadikan salah satu makanan yang nanti untuk (konsumsi) haji, umroh,” kata Syam saat dihubungi, Jumat (28/6).

Kata Syam, gudeg kemasan kaleng yang ada saat ini memang memungkinkan makanan tersebut bertahan lebih lama. Hanya saja, sertifikasi menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha kuliner gudeg untuk bisa memenuhi persyaratan ekspor.

“Yang terkendala itu di sertifikasi dari Arabnya. Jadi kan kalau kami mau ekspor tergantung dari yang dimaui negara tujuan, nah dari Arab itu ada beberapa sertifikasi yang harus diurus,” bebernya.
Sementara itu, untuk salak, Syam mengatakan permintaan itu tidak bisa dipenuhi lantaran belum ada teknologi pengawetan pangan sesuai, yaitu selama permintaan tiga bulan.

Syam mengungkapkan sekarang ada beberapa produsen gudeg yang secara mandiri menjajaki sertifikasi dengan Pemerintah Arab Saudi, salah satunya adalah ‘Gudeg Bu Citro’. Kemitraan bisa saja meluas dengan adanya asosiasi pengusaha gudeg.

“Nah ini baru proses, ada yang sudah klir, ada yang baru sertifikasi. Perlu waktu dan harapan kami bisa tembus, karena sertifikasi biayanya mahal juga,” sambungnya.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tak menutup mata akan persoalan lain berupa keterbatasan bahan baku, mengingat skala usaha peminat kerja sama tersebut adalah industri kecil menengah (IKM).

Namun demikian, kata dia, produsen gudeg di DIY sudah mencoba memetakan pemasok nangka dari luar provinsi mengantisipasi besarnya permintaan nanti.

“Biaya dan juga ketentuan dari negara tujuan ekspor itu yang biasanya menjadi suatu kendala di IKM-IKM kita, belum terkait kuantitas dan kualitas,” tutur Syam.

“Seberapa kuat kami, kalau kami bicara haji saja sudah berapa (kebutuhan konsumsi) dari Indonesia, mau umroh. Ya ini baru berproses.”

“Semoga goal juga, dan itu juga toh belum jadi makanan resmi haji atau umroh, dari Arab sendiri juga siap memasakkan di retail-retail mereka, ke hotel-hotel itu siap juga,” harapan Syam.

Sumber : CNN Indonesia