Author: cuan@2024

Para perusahaan rental mobil di Surabaya dan Yogyakarta kompak menolak penyewa asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Bahkan warga daerah Pati dimasukkan dalam daftar hitam atau blacklist.

Penolakan tersebut imbas peristiwa pengeroyokan bos rental mobil hingga tewas saat berusaha mengambil kembali mobilnya yang disewa di daerah Sukolilo, Pati.

Salah satunya PT Rangga Ringgi Transindi (RRT) yang menyatakan akan menolak bila ada warga Pati hendak menyewa unit mobil di rental mereka.

“Jadi kami sebagai persewaan mobil, ya kami, saya pribadi, rental saya pribadi, itu mem-blacklist kalau ada customer yang dari Pati,” kata pemilik PT RTT, Ikmilul Bilal saat dikonfirmasi, Jumat (21/6).

Menurut Bilal, beberapa daerah di Pati diduga sudah cukup lama dikenal sebagai tempat penadah dan penjual kendaraan bodong. Blacklist ini pun dilakukannya sebagai langkah antisipasi.

“Karena memang ada beberapa lokasi yang di sana itu jadi kartelnya kendaraan bodong. Termasuk kendaraan-kendaraan sewa yang kemudian tidak dikembalikan,” ucapnya.

“Pokoknya yang ber-KTP Pati, ataupun yang alamatnya di Sukolilo ataupun desa apa itu yang kemarin terjadi, yaudah kami blacklist gitu aja,” kata Bilal.

Meski demikian, kata Bilal, pihaknya tetap bersedia melayani customer dari Pati, asal mereka menyewa mobil sepaket dengan driver atau pengemudi dari pihak perusahaan.

“Kecuali sama drivernya, kalau lepas kunci (menyewa mobil saja) kami menghindari. Kalau misalnya sama include driver mungkin bisa dipertimbangkan,” katanya.

Seorang pengusaha rental mobil di Widodomartani, Ngemplak, Sleman, DIY, berinisial FSP (32) mengaku juga telah memasukkan warga Pati ke daftar hitam sewa kendaraan dari perusahaannya.

Bahkan, FSP sudah memasukkan Pati ke daftar hitam tersebut sejak 2020 atau jauh hari sebelum peristiwa pengeroyokan bos rental di Sukolilo, dan munculnya julukan kampung penadah kendaraan curian untuk wilayah tersebut.

FSP mengatakan pengalaman yang dibagikan via grup WhatsApp komunitas pengusaha rental mobil se-Indonesia jadi acuannya. Pada 2020 itu, rekannya asal Jawa Barat kecolongan saat seorang penyewa asal Pati membayar tunai untuk layanan sewa selama tujuh hari. Kecurigaan muncul ketika unit sewaan dua hari diam di tempat berdasarkan pemantauan GPS.

“Alasannya blacklist Pati itu ya ada yang share benar-benar unit itu bukan hilang, dalam arti enggak bisa balik. Bukan hilang, (unitnya) enggak bisa diambil sampai sekarang. Entah ganti cat, entah dibikinin surat bodong, pokoknya unit itu ya enggak bisa diambil. GPS-nya itu enggak dicabut, berhenti di lokasi itu,” kata FSP saat dihubungi, Jumat (21/6).

Pengalaman pribadi FSP pada 2019 lalu kian memantapkan dirinya untuk memasukkan Pati ke daftar hitam. FSP mengaku kala itu unitnya pernah digadaikan saat disewa dan dipakai di Magetan, Jawa Timur.

Pada 2019 itu memang awal FSP merintis usahanya. Diakuinya dia masih awam soal celah-celah yang digunakan oknum penyewa melakukan praktik culas. Beruntung, unitnya masih bisa kembali ke tangannya sekalipun prosesnya sangat sulit.

Berbekal dua pengalaman itu, FSP memasukkan Magetan dan Pati sebagai dua dari beberapa daerah yang masuk daftar hitam.

“Pati itu ya baru ke-up (isunya terangkat) baru-baru ini, sebetulnya sudah lama itu. Satu kasus itu cukup buat saya (jadi acuan), ya karena itu kan benda bergerak, meminimalisir potensi kerugian itu harus dimaksimalkan. Eh, ternyata ya sekarang ke-up juga,” tegasnya.

AD (35), pengusaha rental mobil asal Wedomartani, Ngaglik, Sleman menambah kewaspadaannya terhadap penyewa asal Pati, sekalipun belum sampai melakukan blacklist.

Kata dia, kasus-kasus penggelapan kendaraan rental adalah isu lama dan tak cuma di Pati saja. Bahkan, sekarang ini saja ia sedang sibuk mengurus dua unit mobil miliknya yang digadaikan di daerah lain.

“Sebenarnya banyak menurut saya dan teman-teman (pengusaha rental), tapi suatu kebetulan ada kasus, akhirnya yang jadi kambing hitam Sukolilo, Pati,” kata AD saat dihubungi, Jumat.

Sumber:CNN Indonesia

Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang baru-baru ini menjadi perbincangan dan mendapat penolakan dari pekerja swasta digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Berdasarkan surat permohonan pada website MK yang dikutip, Sabtu (22/6), gugatan dilayangkan oleh Leonardo Olefins Hamonangan S.H selaku karyawan swasta (Pemohon I) dan Ricky Donny Lamhot Marpaung S.H selaku pelaku usaha UMKM (Pemohon II).

Dalam gugatan itu, mereka meminta kepada MK untuk menyatakan isi Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Tapera yang mengatur kewajiban pekerja dan pekerja mandiri ikut Tapera bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam surat gugatan tersebut, ada 26 poin yang menjadi alasan para pemohon.

Salah satunya; bisa merugikan para pekerja swasta dan juga pekerja mandiri atau pekerja selain PNS yang saat ini diwajibkan menjadi peserta Tapera.

Pemohon merasa keberatan dengan kehadiran Program Tapera karena akan merugikan mereka di masa depan. Sebab, ketika pemohon berumah tangga dan menanggung hidup anak, istri, iuran Program Tapera akan menambah beban pengeluaran.

Belum lagi seiring berjalannya waktu terjadi inflasi terhadap harga pangan yang membuat keuangan bisa tidak stabil.

Pemohon juga meyakini kehadiran Tapera tidak mencerminkan negara welfare state, negara yang di mana pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat, tetapi juga atas kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penggugat juga menilai Program Tapera belum menjadi kebutuhan yang diperlukan. Urgensinya tidak bisa disamakan dengan program BPJS yang memang sangat diperlukan masyarakat terutama yang terbebani dengan biasa berobat dan sakit yang bisa datang sewaktu-waktu.

Selanjutnya, Program Tapera juga mereka nilai akan berdampak pada berkurangnya minat masyarakat menjadi pelaku usaha. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan apabila tidak ikut Program Tapera.

Pengenaan sanksi ini tertuang dalam Pasal 72 ayat 1 huruf e dan f mengenai pembekuan dan pencabutan izin usaha. Hal itu mereka sebut sangat memberatkan bagi pemohon II selaku pelaku UMKM.

Para pemohon juga sangat mengkhawatirkan, Program Tapera hanya akan menjadi ladang korupsi yang merugikan negara. Sehingga, tabungan yang selama ini dipotong dari gajinya, justru sulit untuk diterima kala pensiun nanti.

Kekhawatiran itu muncul berkaitan dengan kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri yang merugikan negara hingga Rp22,788 triliun.

“Para Pemohon dengan melihat temuan BPK tersebut sangat wajar sekali takut, gelisah, cemas karena berpotensi besar kerugian hak para pemohon dan para pemohon meragukan pengamanan dana Tapera dan berpotensi disalahgunakan,” tulis Pemohon.

Pemerintah berencana memberlakukan Tapera wajib bagi seluruh pekerja mulai 2027. Beda dengan sebelumnya yang hanya bagi PNS, kali ini pekerja swasta dan mandiri juga diharuskan menjadi peserta.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2024.

Pada Pasal 7 beleid ini, dirinci jenis pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera tidak hanya PNS atau ASN dan TNI-Polri, serta BUMN, melainkan termasuk karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah.

Aturan itu juga menetapkan iuran Tapera sebesar 3 persen yang dibayarkan secara gotong royong yakni 2,5 persen oleh pekerja dan 0,5 persen oleh pemberi kerja.

Namun, aturan ini mendapatkan penolakan dari berbagai karyawan swasta di Tanah Air. Karena, selain Tapera potongan gaji per bulan saat ini sudah cukup banyak seperti untuk iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan, hingga Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Sumber: CNN Indonesia

Ibu dari Welber Jardim, Halim Lielyana Jardim mengakui persoalan terhadap anaknya dengan PSSI sudah selesai setelah unggahannya di Instagram sempat viral.
Melalui unggahan Instagram Story, Lielyana mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang telah membantunya. Ia meminta publik tidak membuat kabar palsu tentang anaknya.

“Terima kasih untuk semua yang sudah membantu saya. Akhirnya sudah clear, tolong jangan membuat opini-opini dan berita yang tidak benar. Mari kita doakan semoga Timnas Indonesia kita semakin sukses dan jaya,” tulis Lielyana di Instagram.

Sebelumnya, Lielyana mengaku kesilitan menghubungi Ketua PSSI Erick Thohir atau pengurus PSSI.

Karena itu, Lielyana membuat postingan di Instagram story pribadinya pada Jumat (21/6) malam WIB. Ia ingin berkomunikasi dengan PSSI tentang anaknya, Welber Jardim, yang menjadi bagian dari tim junior Timnas Indonesia.

“Yang terhormat Ketua PSSI Bapak Erick Thohir atau perwakilan dari beliau juga bisa menghubungi saya. Saya mau bicara masalah anak saya, Welber Jardim,” tulisnya.

“Terima kasih, maaf sebelumnya saya melalui media sosial karena agak sulit bicara dengan PSSI,” ia menambahkan.

Namun kini Lielyana mengaku telah berkomunikasi PSSI untuk membahas tentang kebutuhan anaknya. Welber Jardim sempat berseragam Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Kemudian Welber juga memperkuat Timnas Indonesia U-19 pada ajang Toulon Cup 2024 di Prancis bulan ini. Skuad Garuda Nusantara finis di peringkat ke-10 atau yang terakhir di kompetisi.

Di babak penyisihan Grup B, tim asuhan Indra Sjafri berada di urutan paling buncit di peringkat kelima. Pada babak penentu peringkat kesembilan, Indonesia kalah 1-2 dari Korea Selatan.

Sumber : CNN Indonesia

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden Joko Widodo, yang bertambah usia hari ini Jumat (21/6).
Pada kesempatan itu, Anwar menyampaikan apresiasinya atas kepemimpinan Jokowi.

“Selamat Harlah kepada Presiden Joko Widodo. Terima kasih atas dedikasi Bapak dalam memperkukuh hubungan antara negara kita,” ucap Anwar Ibrahim di akun Instagramnya, @anwaribrahim_my.

Anwar juga mengucapkan harapannya agar Indonesia semakin maju.

“Semoga Indonesia terus maju dan sukses! Happy Birthday to Bapak Jokowi,” tulis Anwar.

Ucapan itu pun dibalas Jokowi dalam kolom komentar pada unggahan Anwar.

“Terimakasih banyak kepada Perdana Menteri Malaysia Bapak Anwar Ibrahim atas ucapannya, doa terbaik untuk kesehatan dan kesuksesan Bapak,” tulis Jokowi di kolom komentar.

Jokowi juga berharap hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia semakin maju.

“Semoga hubungan baik Indonesia dan Malaysia selalu terbangun dan semakin maju. Salam saya untuk Rakyat Malaysia, saudara satu rumpun,” kata Jokowi.

Hari ini, Presiden Jokowi berulang tahun ke-63. Jokowi lahir di Rumah Sakit Brayat Minulyo, Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Widjiatno Notomihardjo dan Sudjiatmi.

Ia lahir dengan nama Mulyono. Karena Mulyono sering sakit, kedua orang tuanya mengganti nama menjadi Joko Widodo.

Jokowi menempuh pendidikan dasar hingga akhir di Surakarta. Lalu, ia berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Usai menyelesaikan pendidikan, Jokowi sempat bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh. Ia juga pernah bekerja di CV Roda Jati, perusahaan di bidang kayu milik pamannya.

Pada 1988, Jokowi mendirikan perusahaan mebel CV Rakabu. Di bisnis itulah ia dipertemukan dengan pria berkebangsaan Prancis Bernard Chene. Bernard adalah orang yang memberi nama ‘Jokowi’ untuk Joko Widodo.

Dalam karier politiknya, Jokowi mengikuti pemilihan Wali Kota Solo pada 2005. Berpasangan dengan FX Hadi Rudyatmo, Jokowi terpilih dua kali sebagai Wali Kota Solo.

Setelah sukses menaklukkan Solo, Jokowi diboyong PDIP ke DKI Jakarta. Jokowi dipasangkan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk ikut di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012.

Jokowi-Ahok sukses menaklukkan petahana Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Mereka menang setelah dua putaran.

Belum habis masa jabatan di DKI, Jokowi lompat ke tingkat nasional. PDIP mengusungnya sebagai calon presiden pada Pilpres 2014.

Berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), Jokowi mampu mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Pada 2019, Jokowi kembali ikut pilpres dan berhadapan dengan Prabowo. Berstatus petahana, Jokowi menang pilpres setelah merengkuh 55,5 persen suara.

Saat ini, Jokowi menjalani sisa masa jabatan yang akan berakhir pada Oktober 2024. Jabatan presiden selanjutnya akan diisi oleh Prabowo Subianto, didampingi Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak sulung Jokowi.

Sumber : CNN Indonesia

Jepang bakal mengundang pemerintah Indonesia bicara soal program makan siang gratis, yang direncanakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini dibeberkan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dalam press briefing, Jumat (21/6).

Yasushi mengatakan pemerintah Jepang bakal mengundang perwakilan dari Indonesia pada September mendatang.

“Sekarang kami sedang berdiskusi dengan pemerintah Indonesia, dan pada bulan September kami akan mengundang Indonesia, pejabat pemerintah, ke Jepang. Khusus untuk topik ini,” ungkap Yasushi.

Yasushi lantas mengajak untuk memperluas sudut pandang terhadap program makan siang gratis kepada pemerintah Indonesia untuk melihat sistem yang telah diterapkan di Jepang.

“Mungkin mereka bisa melihat dan melihat sistem makan gratis di sekolah di Jepang. Dan juga mereka dapat berdiskusi dengan orang-orang terkait,” tambahnya.

Yasushi pun menyebut Jepang telah menerapkan program serupa selama lebih dari 100 tahun di berbagai sekolah.

“Kita memiliki sejarah pemberian makanan gratis ini di sekolah [Jepang] selama lebih dari 100 tahun. Jadi untuk menerapkan sistem makan gratis di sekolah ini, tentu banyak hal yang harus diselesaikan,” ucap Yasushi.

Rencana soal makan siang gratis yang menjadi program prioritas pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuai polemik di tengah masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan kemudian buka suara soal rencana anggaran untuk program prioritas tersebut.

Ia mengatakan pada tahap awal pelaksanaan, anggaran yang digunakan tidak akan langsung mencapai Rp250 triliun.

“Angka kita mulai mungkin dengan Rp20 triliun,” katanya di MINDialogue CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (20/6)

Luhut pun menyebut sudah ada 93 negara yang berhasil melaksanakan program tersebut. Dari beberapa negara itu salah satunya adalah Jepang.

Sebagai negara yang memiliki hubungan dekat dengan Indonesia, Jepang menawarkan diri untuk mendiskusikan program makan siang gratis secara lebih dekat.

“Jadi yang bisa kami lakukan di Indonesia adalah menunjukkan pengalaman kami. Dan kalau bisa diterapkan di Indonesia, itu bagus,” tambah Dubes Yasushi.

Sumber :CNN Indonesia