Uncategorized

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggenjot investasi hulu ke hilir terkait perikanan tuna melalui gelaran Indonesia Tuna Investment and Business Forum yang diadakan di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa (25/6) mendatang.
Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud menyampaikan, kegiatan yang menjadi bagian program Tahun Tuna sekaligus menjadi respons atas tren positif perdagangan tuna cakalang tongkol (TCT). Nantinya, pada forum akan ada pembahasan mulai pengelolaan sumber daya tuna yang berkelanjutan, sampai teknologi hidrolisat protein ikan.

Machmud mengungkapkan, nilai perdagangan komoditas TCT secara global meningkat dari US$14,37 miliar pada tahun 2017 jadi US$16,81 miliar pada 2022.

“Artinya permintaannya terus meningkat,” kata Machmud.

Peningkatan permintaan tuna berskala global itu memberi kesempatan bagi Indonesia untuk meraup laba. Dibandingkan negara eksportir TCT lainnya, tren pertumbuhan permintaan tuna secara year-on-year (YoY) termasuk tinggi, mencapai 29,3 persen.

Machmud optimis, nilai ekspor tuna masih dapat didorong. Optimistis itu sejalan dengan keberhasilan KKP menuntaskan perundingan penurunan tarif tuna olahan ke pasar Jepang menjadi 0 persen melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Diharapkan, kesepakatan tersebut sudah mulai diimplementasikan pada akhir 2024.

“Peluang besar dan potensinya ada, karenanya kita perlu bergerak bersama untuk mengoptimalkan komoditas tuna,” ujar Machmud.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Ridwan Mulyana menegaskan komitmen Indonesia terkait keberlanjutan tuna, yang ditunjukkan dengan partisipasi pada Regional Fisheries Management Organizations (RMFOs), yakni organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara untuk kepentingan kegiatan penangkapan ikan di suatu wilayah.

“Khusus tuna, kita tercatat sebagai anggota Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC), serta Indian Ocean Tuna Commission (IOTC),” papar Ridwan.

Pada Indonesia Tuna Investment and Business Forum, juga akan diadakan kesepakatan bisnis antara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dengan Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), diikuti peneguhan komitmen pemberdayaan antara swasta dengan kelompok tuna guna mengimplementasikan pengelolaan tuna berdasarkan prinsip ketertelusuran, keberlanjutan dan keadilan, serta sejumlah kontrak dagang.

Direktur Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP, Catur Sarwanto mengatakan, KKP mengundang 300 peserta yang terdiri dari unit pengolahan ikan (UPI), perwakilan dagang negara mitra, kepala daerah, industri supporting seperti logistik, cold chain system, jaringan ritel, hotel dan restoran hingga lembaga sertifikasi terkait tuna.

“Forum ini menjadi upaya KKP dalam mengamalkan ilmu tuna, yakni selalu bergerak dan memberikan dampak bagi masyarakat,” ujar Catur.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai bahwa budi daya tuna berpotensi kuat untuk dikembangkan pada 2024, sehingga dapat mewujudkan produksi yang berkelanjutan.

Sumber : CNN Indonesia

Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap, nama Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung diusulkan untuk maju di Pilkada Jawa Timur 2024.
Hasto mengatakan, Tri Rismaharini alias Risma itu diusulkan para kader internal PDIP untuk jadi calon gubernur di Pilkada Jatim 2024.

“Bu Risma namanya ada yang mengusulkan sebagai calon gubernur,” kata Hasto di sela ziarah Haul Bung Karno di Kota Blitar, Jumat (21/6).

Sedangkan Pramono Anung diusulkan untuk maju di Pilkada Jakarta atau Pilkada Jatim 2024.

“Demikian pula ada Pak Pramono Anung, ada yang mengusulkan baik di Jakarta maupun Jatim,” ucapnya.

Meski begitu, kata Hasto, keputusan soal siapa calon yang bakal diusung PDIP akan diumumkan di saat yang tepat.

“Terkait Pilgub [Jatim] ya nanti akan diumumkan pada waktu yang tepat. Saat ini sedang dilakukan konsolidasi seluruh jajaran-jajaran partai,” ujarnya.

PDIP juga terus membuka ruang kerja sama dengan partai politik yang lain. Termasuk terbuka mengusung tokoh nonkader sebagai calon kepala daerah.

“Selama ini [terbuka dengan tokoh nonkader] contohnya Ibu Risma itu kan kami rekrut melalui jalur ASN, jalur birokrasi. Ada juga purnawirawan TNI Polri, kemudian juga dari budayawan.

“Mereka yang terpanggil untuk memerdekakan rakyat marhaen agar hidup sejahtera, agar hidup bermartabat, itu akan diperjuangkan PDIP,” pungkasnya.

Sumber: CNN Indonesia

Belanda merupakan sebutan yang sangat umum diucapkan oleh masyarakat Indonesia sejak sebelum merdeka.
Negeri Kincir Angin itu memiliki segudang sejarah soal penamaan Belanda sebagai identitas bangsa.

Hal itu tak lepas dari perjalanan sosial warga Belanda sejak negara itu berdiri.

Kenapa Netherland kerap disebut sebagai Belanda di RI?

Penyebutan nama Netherland dan Belanda sebenarnya tak jauh dari sejarah penjajahan negara tersebut di nusantara.

Melansir dari Babbel, penggunaan Netherland mulanya berasal dari dua suku kata yang berbeda yaitu “Nether” dan “Land.”

Nether yang memiliki arti rendah, sedangkan Land mempunyai makna sebagai tanah. Pakar sejarah melihat penamaan itu berdasarkan struktur tanah Belanda yang lebih rendah dibandingkan daratan di Eropa.

Kata itu pun pertama kali diucapkan oleh masyarakat setempat pada masa Kerajaan Jerman di abad ke-15. Masyarakat Belanda melihat dataran sekitar tempat tinggalnya lebih rendah dari wilayah sekitar.

Selain itu, penggunaan Holland sebagai identitas tak resmi juga merujuk pada wilayah Belanda bernama Noord Holland dan Zuid Holland. Holland berasal dari kata Houtland yang berarti ‘Wooden Land,’ seperti dilansir dari Britannica.

Sebab, kedua wilayah tersebut memang dipenuhi oleh hutan lebat yang membentang luas.

Warga asing yang berkunjung ke Belanda pun menggunakan kata Holland sebagai rujukan identitas masyarakat yang bermukim di wilayah itu.

Penggunaan Belanda di Indonesia
Kata Belanda yang digunakan masyarakat Indonesia sebenarnya berawal dari Holland.

Holland yang dikenal oleh warga asing sebagai sebuah wilayah juga digunakan oleh masyarakat Portugis. Kolonial Portugis yang mengenal Holland menyebutnya sebagai Holanda.

Sebelum Kolonial Belanda, orang-orang Portugis telah lama tiba di Indonesia untuk berdagang.

Menurut artikel jurnal Philippe Grange bertajuk “An Overview of Indonesian Loanwords From French,” bahasa Prancis-Portugis memang diserap oleh masyarakat Indonesia selama masa pendudukan Kolonial Portugis.

Artikel itu juga menyebut berbagai perbendaharaan kata Indonesia yang meminjam kosa kata dari Prancis-Portugis.

Alhasil, pengucapan Holanda dari Portugis diserap oleh warga Indonesia untuk mengidentifikasi penjelajah Belanda.

Pada catatan sejarah lain, masyarakat Indonesia juga menyebut orang-orang Belanda sebagai Londo. Dalam bahasa Jawa, Londo berarti orang asing atau pendatang.

Seiring perkembangan zaman, kata Holanda dan Londo melebur menjadi satu yaitu Belanda.

Sampai saat ini penggunaan Belanda sangat melekat di telinga dan perbendaharaan bahasa Indonesia.

Sumber : CNN Indonesia

Nama Ridwan Kamil masuk dalam bursa Pilkada Jakarta dan Jawa Barat 2024. Kader Partai Golkar itu mengantongi surat penugasan dari partainya untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) di provinsi tersebut.
RK menghabiskan sebagian besar karir politiknya di Jabar, ia merupakan mantan gubernur dan juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Bandung.

Tak pelak, Golkar lebih condong mendorong RK untuk maju di Jabar sebagai calon petahana. Kans RK di Jabar dinilai lebih besar ketimbang di wilayah lain.

“Kalau kita lihat hasil survei yang sekarang, kita bandingkan antara Ridwan Kamil di Jawa Barat dengan Ridwan Kamil di Jakarta, itu lebih besar peluangnya di Jawa Barat,” kata Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Bukan cuma Golkar, sejumlah partai besar juga melirik RK untuk maju di Jakarta. Gerindra dan PAN yang sudah menyatakan minatnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut RK sendiri yang meminta untuk maju di Jakarta.

“Jadi begini, bahwa kemudian elektabilitas RK di Jawa Barat lebih tinggi, itu memang pada saat ini begitu,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Kamis (20/6).

Jika RK maju di Jakarta, ia akan jadi penantang calon petahana Anies Baswedan yang belakangan juga digadang bakal berkontestasi lagi di Jakarta.

Doli sebelumnya mengakui elektabilitas RK di Jakarta menurun usai Anies dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk dalam bursa Cagub Jakarta.

Ia mengaku elektabilitas RK sempat melambung baliho ‘OTW Jakarta’ muncul. Namun, elektabilitasnya perlahan menurun karena muncul saingan kuat.

“Tetapi begitu nama-nama lain muncul kemudian dicalonkan, didengungkan, muncul nama Anies Baswedan, muncul nama Basuki Tjahaja Purnama, segala macem. Nah ini menurun elektabilitasnya, kalau kita melihat survei hari ini,” kata Doli di rumah dinas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Rabu (19/6).

Sejauh ini belum ada pernyataan dari Ridwan Kamil soal Pilgub ini.

Hasil Survei RK di Jakarta
Sejumlah hasil survei menunjukkan elektabilitas RK di Jakarta yang fluktuatif. Hasil survei Proximity Indonesia pada 16-25 Mei lalu menunjukkan elektabilitasnya di bawah Anies dan Ahok.

RK meraup 12,5 persen, membuntuti Anies di pucuk dengan 18,5 persen dan Ahok di urutan kedua sebesar 14,0 persen.

Hasil yang berbeda tertangkap lewat survei lembaga Arus Survei Indonesia pada 23-29 April. Elektabilitas RK berada di urutan teratas dengan perolehan 30,5 persen unggul tipis dari Anies yang memperoleh 29,0 persen.

Lalu, Lembaga Survei Jakarta yang dilaksanakan pada 8-15 Januari 2024 yang menunjukkan RK tertinggi dengan 23,4 persen. Disusul Tri Rismaharini 19,2 persen, dan Anies 18,4 persen.

Namun khusus untuk hasil survei LSJ, kala itu Anies belum masuk bursa Cagub Jakarta lantaran masih dalam tahapan Pilpres 2024. Ia menjadi capres nomor urut 1.

Sumber : CNN Indonesia

Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berakhir pada 30 Juni 2024. Artinya, mulai 1 Juli 2024 semua NIK bisa digunakan sebagai NPWP.
Pemadanan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Pemadanan NIK menjadi NPWP hanya berlaku bagi masyarakat yang sudah memiliki NPWP. Sedangkan, bagi wajib pajak yang baru ingin mendaftar, akan langsung terdaftar di NIK.

Adapun masyarakat yang NIK nya belum terdaftar sebagai NPWP dan bila tidak dipadankan sampai akhir bulan ini, maka tidak bisa melakukan transaksi yang berhubungan dengan perpajakan.

Berikut enam layanan yang tak bisa dilakukan jika NIK dengan NPWP tidak dipadankan:

1. layanan pencairan dana pemerintah;
2. layanan ekspor dan impor;
3. layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya;
4. layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha;
5. layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak; dan
6. layanan lain yang mensyaratkan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Cara memadankan NPWP

1. Masuk ke website djponline.pajak.go.id, kemudian login dengan memasukkan NIK/NPWP, kata sandi, dan kode keamanan.

2. Setelah berhasil login, ubah data profil Anda dengan cara masuk pada menu profil.

3. Pada menu profil juga akan menunjukkan status validitas data utama yang anda miliki, apakah ‘Perlu Dimutakhirkan’ atau ‘Perlu Dikonfirmasi’. Status ini menandakan, bahwa anda perlu melakukan validasi NIK.

4. Pada halaman menu profil akan terdapat pula ‘Data Utama’ dan akan menemukan kolom NIK/NPWP (16 digit). Pada kolom tersebut, anda harus memasukkan NIK yang berjumlah 16 digit.

5. Jika sudah selesai, kemudian klik ‘Validasi’. Sistem akan melakukan validasi dengan data yang tercatat di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

6. Kemudian jika data dinyatakan valid, sistem akan menampilkan notifikasi informasi bahwa data telah ditemukan. Lalu, klik ‘Ok’ pada notifikasi itu.

Sumber : CNN Indonesia